loading...

Mekarkan Papua Sebagai Pilihan Yang Bertanggungjawab

Oleh: Peter Tukan

Nubic – SEJAK sekitar bulan September hingga hari ini, media massa, khususnya di Papua telah banyak menyajikan wacana, gagasan, diskusi,  debat  hingga polemik yang hampir tak kunjung berakhir tentang pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi baru.

Banyak pihak berharap, kiranya semua dikusi itu dilaksanakan dalam suatu iklim yang sejuk, penuh hikmat kebijaksanaan yang pada akhirnya setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, harus bermuara pada terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan bersama dan perdamaian abadi  di  Tanah Papua  – sebuah “Sorga kecil jatuh ke Bumi”.

Rencana pemekaran Provinsi Papua menjadi sedikitnya dua provinsi baru, telah menjadi agenda pembahasan Pemerintah Pusat di Jakarta, terutama di tingkat kementerian khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Polhukam).

Sedangkan di Papua, terjadi diskusi dan perdebatan  yang cukup lama dan melelahkan seputar aspirasi dan  rencana pembentukan provinsi baru itu, lepas dari provinsi induknya. Sudah banyak kelompok masyarakat dan perorangan yang memberikan dukungan bagi usulan dan rencana pemekaran itu, sebaliknya ada pula yang berkeberatan apabila Provinsi Papua ini dimekarkan menjadi beberapa provinsi baru.

Mereka yang mendukung dan setuju  maupun mereka yang  belum setuju atau menolak pemekaran,  telah pula memberikan berbagai alasan yang hampir semuanya dapat diterima  akal sehat.

Bagi mereka yang belum mau memberikan dukungan bagi lahirnya provinsi baru hasil pemekaran itu, alasan yang dikedepankan antara lain, masyarakat setempat khususnya Orang Asli Papua (OAP) belum siap mengelola provinsi baru itu. Atau, pemekaran ini hanya akan merugikan masyarakat asli Papua. Malahan, alasan penolakan  yang cukup mengejutkan adalah,  jangan sampai pemekaran provinsi itu sendiri merupakan upaya pihak tertentu memecah-belah masyarakat Papua. Atau, jangan-jangan, pemekaran itu merupakan  taktik halus memusnahkan masyarakat Papua, serta berbagai alasan lain yang dikedepankan kepada publik.

Suasana batin yang menyelimuti hati, budi dan perasaan dari mereka yang berkebaratan atau menolak rencana memekarkan Papua adalah rasa cemas yang sangat dalam akan kelangsungan hidup masyrakat Papua di atas tanah warisan leluhurnya. Nurani mereka yang gementar diliputi suasana batin yang terasa  gelap-gulita. Tidak akan ada secercah cahaya harapan yang menanti di ujung lorong yang gelap itu. Ada rasa kebingungan tanpa pegangan dan harapan yang pasti! Dunia ini terasa “hampir kiamat” apabila Provinsi Papua ini jadi dimekarkan.

Baca Juga:  Abisai Rollo Sepakat Agar Tidak Membuat Banyak Perda

Sebaliknya, bagi mereka yang mendukung pemekaran, atau mereka yang sudah bertahun-tahun berada dalam masa penantian lahirnya sebuah provinsi baru lepas dari provinsi induk,  alasan yang mereka berikan antara lain,  pemekaran itu akan memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan masyarakat; semakin mempercepat perputaran roda pembangunan di segala bidang kehidupan, memberdayakan masyarakat setempat secara lebih terkonsentrasi, konsisten dan lebih terencana.

Selain itu, pemekaran sendiri akan semakin meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan yang bermuara pada kesetaraan, kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian abadi di wilayah paling timur dari gugusan kepulauan Nusantara ini.

Contoh kasus di depan mata mereka adalah, telah lahirnya Provinsi Papua Barat lepas dari induknya Provinsi Papua. Pada hari ini, terlihat dan benar-benar terasa geliatnya pembangunan di hampir segala bidang kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat. Walaupun Provinsi Papua Barat itu dianggap sebagai “anak haram” yang lahir tanpa “dikehendaki” Undang-Undang yang berlaku, namun “ Si anak haram” itu kini terlihat  hidupnya  mulai lebih tenang,  sudah berusia remaja menuju kedewasaan.

Bagi mereka yang mendukung pemekaran provinsi baru, suasana batin yang menyelimuti hati dan perasaan mereka hari ini adalah rasa optimisme – penuh harapan akan lahirnya suatu masyarakat madani, masyarakat sipil atau “civil society” sebagai masyarakat di Tanah Papua yang demokratis. Tanpa “civil society”, sebuah sistem demokrasi bisa menjadi alat bagi penguasa untuk semakin bertindak sewenang-wenang. Bagi mereka yang mendukung pemekaran, “Dunia ini  belum kiamat!” –  Ternyata masih ada secercah cahaya harapan di ujung lorong yang gelap itu!

Lembaran sejarah Indonesia (tentu termasuk di dalamnya Provinsi Papua) telah ditulis dengan tinta emas dan terbukti, bahwa bangsa ini telah mengalami bagaimana penguasa “menggunakan demokrasi” untuk melanggengkan kepentingan rezim penguasa.

Kita pun bisa menyaksikan sendiri dengan mata telanjang bagaimana “demokrasi” selalu digunakan sebagai alasan untuk menggolkan  kepentingan golongan, suku, agama malahan partai politik  tertentu di atas kepentingan nasional – termasuk di dalamnya mengabaikan kepentingan rakyat di Bumi Cenderawasih yang  kebanyakan warga masih dililiti  rantai  kemiskinan dan keterbelakangan.

Baca Juga:  Kaban Diklat: Revolusi Mental Birokrasi, Tentukan Arah Bangsa

Pemekaran atau Tidak: Sebuah Pilihan

Merujuk pada pemahaman tentang masyarakat madani, kita dapat belajar dari pemikiran cemerlang Bung Hatta tentang civil society  dimana nilai-nilai demokrasi yang terkandung di dalamnya adalah kemandirian dan tanggungjawab individu, keterlibatan atau partisipasi masyarakat dan hubungan kooperatif antarindividu yang mandiri dalam masyarakat.

Konsep “civil society” tidak dapat dipahami tanpa nilai “kemandirian dan tanggungjawab individu”. Kemandirian dan tanggungjawab individu tentu tidak sama dengan “individualisme”.  Kemandirian dalam konsep masyarakiat madani bisa dijabarkan sebagai “mengenali pilihan yang mau diambil dan mampu memilih hal yang diinginkan”.(bdk: “Pancasila Kekuatan Pembebas”, UNPAR, p. 190).

Amartya Sen, ekonom pemenang nobel ekonomi 1998 menegaskan, kita menjadi manusia bebas jika kita memilih. Kemampuan memilih menunjukkan bahwa kita bisa bertanggungjawab. Pemahamannya seperti ini: “karena kita tahu apa yang dipilih atau apa yang akan dilakukan, maka kita akan bertindak seturut dengan pilihan dan rencana yang telah disusun”.

Patut dicamkan bahwa tanggungjawab bukanlah “akibat” karena kita telah melakukan sesuatu. Kita justru bertanggungjawab karena kita sadar akan pilihan dan mempunyai rencana yang akan diwujudkan.  Tanggungjawab juga tidak sama dengan kewajiban.  Tanggungjawab berasal dari pengetahuan, kesadaran, atau dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan berdasarkan perintah atau aturan yang kita terima.

Kembali kepada persoalan pemekaran provinsi baru di Tanah Papua, kita  akhirnya semakin menyadari bahwa gagasan atau rencana pemekaran itu merupakan sebuah pilihan. Kita bebas memilih (setuju pemekaran atau menolak pemekaran). Pilihan itu harus dilaksanakan dalam iklim penuh hikmat kebijaksanaan, tidak emosional dan tidak pula bersikap  memaksakan kehendak.

Sampai pada akhirnya, kita harus bertanggungjawab atas pilihan yang sudah atau akan kita berikan. Memilih untuk tidak memekarkan Papua atau memilih untuk  memekarkan Papua (menjadi beberapa provinsi baru) merupakan sebuah tanggungjawab. Kita harus mempertanggungjawabkan pilihan kita ini di hadapan Sang Khalik langit dan bumi – Tuhan Pencipta Semesta Alam, di hadapan seluruh rakyat, alam semesta, para leluhur dan mempertanggungjawabkan di hadapan Nurani kita sendiri. *

*Peter Tukan: Wartawan (1983-2010)

Facebook Comments

Berita Terkait:

error: Content is protected !!