Bupati Di Papua Minta UGM Kaji Pemekaran Papua Tengah

Nubic – Tujuh kabupaten di Provinsi Papua menyambangi Komisi II DPR RI untuk mengajukan pembentukan Provinsi Papua Tengah. Mereka bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengkaji kelayakan dari usulan berbasis aspirasi tersebut.

“Bukan cuma aspirasi tetapi kami juga sebagai pemerintah kami tahu ada syarat pembentukan provinsi, kami meminta tim kajian UGM untuk mengkaji yang layak dan independen, apakah layak atau tidak sehingga sesuai dengan keinginan Pak Presiden, Mendagri,” ujar Bupati Puncak, Willem Wandik, ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/11).

Peneliti dari UGM Bambang Purwoko menuturkan, saat kajian masih separuh jalan. Pihaknya sedang menilai kelayakan dari aspek geografis, karakter dan konsentrasi penduduk, kondisi sosial ekonomi dan lain sebagainya.

“Nah dari hasil kajian nanti, kami merekomendasikan apakah ini layak atau tidak layak dibentuk menjadi provinsi baru, Papua Tengah,” ujar Bambang.

Pertemuan dengan Komisi II itu, dilangsungkan pada pukul 09:00 WIB. Tujuh kabupaten dan kota yang sepakat mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Tengah itu yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Mimika, Kota Timika.

Baca Juga:  Satgas Pamtas Yonif PR 328/DGH Bantu Bersihkan Rumah Yang Tertimpa Pohon

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung pemekaran di Papua Tengah sebagai upaya penyebaran sentra-sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

“Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dan ekonomi, harus ada penyebaran sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Kita bisa mempercepat terjadinya penyebaran sentra-sentra itu dalam konteks politik namanya pemekaran,” kata Doli di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan, penyelesaian persoalan di Papua tidak ada cara lain, kecuali pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi. Jadi, harus ada penyebaran sentra-sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.

“Kami tidak menginginkan bahwa ada perbedaan-perbedaan timur dan tengah, tengah dan barat, dan seterusnya. Ini komitmen kami di pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” ujarnya.

Baca Juga:  Kodim 1709/Yawa Latih Anggota Saka Wira Kartika Kemampuan Navrat

Doli mengatakan bahwa Komisi II DPR sedang berpikir agar pemekaran wilayah di Papua ini bisa terealisasi. Karena masih ada moratorium pemekaran wilayah.

Ia sudah menyampaikan kepada Mendagri bahwa dalam menyelesaikan persoalan di Papua harus berbeda, sehingga ada satu cara yang bisa dikaji, yaitu penyempurnaan UU Otonomi Khusus Papua.

“Itulah kenapa di dalam rapat internal dan juga telah disampaikan ke prolegnas, salah satu prioritas adalah revisi UU Otsus Papua. Ini mungkin informasi yang perlu kami sampaikan agar kita punya frekuensi yang sama, untuk kita bisa mencari cara yang begitu cepat dan efektif untuk segera dilakukan pemekaran ini,” katanya.

Doli juga berharap ketika pemerintah pusat sedang menyusun langkah strategis, masyarakat di Papua bisa menciptakan suasana yang kondusif. (Muhammad Aji Maulana)

 

Sumber : www.validnews.id

 

Facebook Comments

Berita Terkait:

error: Content is protected !!