Abisai Rollo Sepakat Agar Tidak Membuat Banyak Perda

Nubic – Adanya penyampaian Presiden Joko Widodo agar Provinsi hingga Kabupaten/ Kota supaya tidak membuat banyal Perda, kini mendapatkan tanggapan dari Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo.

Menurut Abisai, sebanyak-banyaknya Perda yang dibuat namun pada akhirnya akan mengingkat diri sendiri.

Bahkan nanti akan berdampak pada kewalahan dalam penyelesaian atau fungsi perda yang menumpuk tersebut.

“Saya sangat setuju dan sependapat dengan yang disampaikan oleh bapak Presiden Jokowi itu, supaya Perda itu jangan terlalu banyak dibuat di deerah,”ungkap Abisai.

Kata Rollo,setiap Perda yang buat ini harus dijalankan, tapi kalo teralu banyak pasti akan lebih rumit terutama ruang gerak begitu sempit dalam menjalankan kebijakan untuk kepentingan masyarakat khususnya.

Untuk itu pihaknya di DPRD Kota Jayapura di priode 2019-2024 terkait Peraturan Daerah (Perda) akan dimaksimalkan jumlah dan fungsinya.

Baca Juga:  Menko Polhukam: Semua Tamu Delegasi Selamat

“Saya rencakan tiap tahun itu tidak terlalu banyak ciptakan perda, bila perlu hanya 5 perda saja sudah cukup kita bahas,”ucap Rollo.

Kata Rollo, terkait perda yang terlalu banyak yang dapat menghalang para investor masuk daerah tentu ini yang harus menjadi catatan bersama, agar bagaimana Perda itu dikemas secara baik tampa merugikan banyak orang termasuk investor yang hendak berivestasi di daerah.

Bahkan pihaknya berbiat untuk melakukan pemangkasan terhadap Perda yang selama ini tidak berjalan baik atau maksimal.

“Untuk apa ada perda itu kita tetapkan kalau dalam pelaksanaanya di lapangan tidur saja yang artinya fungsi tidak efektif dan maksimal, lebih baik kita revisi atau cabut saja,”ujarnya.

Baca Juga:  Wakil Ketua BPK Dampingi Delegasi NIK Polandia di Museum BPK Magelang & Yogjakarta

Lanjut Rollo,jika akan ada beberapa Perda yang akan siap di bahas oleh DPRD Kota Jayapura saat ini termasuk penetapan ABPD 2020.

Salah satunya yakni Perda yang berkaitan dengan tata Kota yang mana diakuinya harus  dilihat dan dipertimbangkan kembali.

Sehingga dengan tata ruang yang berkaitan dengan hak orang lain dalam hal ini hak wilayahnya bisa diberikan ruang, bukan berarti karena tata ruang tersebut menghambat mereka untuk membangun.

“Kita tergetkan semua tuntas dibahas hingga akhir bulan ini termasuk penetapan APBD 2020,”tutup Rollo.(ans).

Sumber : Tiffanews.com

Facebook Comments

Berita Terkait:

error: Content is protected !!