loading...

Lemasa Minta Bupati Mimika Cabut Surat ke Presiden Terkait Penghentian Operasi Tambang Freeport

Mimika – Demi mengatasi gejolak sosial di masa Pandemi Covid-19, Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) meminta Bupati dan DPRD Kabupaten Mimika untuk segera mencabut surat permohonan kepada Presiden tentang penghentian sementara operasi Pertambangan PT Freeport Indonesia.

Permintaan ini tertuang melalui rilis tertanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani Direktur Lemasa Stingal Johnny Beanal, S.Sos, Pendiri Lemasa Johanis Kasamol, SE, Komisaris Lemasa Drs. Yopi Yoseph Kilangin, dan Ketua Amungme Naisorei Janes Natkime, STH.

Freeport siapkan makanan bagi karyawan di tempat kerja mading-masing sesuai protokol kesehatan yang diberikan Pemerintah.
Freeport siapkan makanan bagi karyawan di tempat kerja mading-masing sesuai protokol kesehatan yang diberikan Pemerintah.

“Demi menghindari gejolak sosial di kabupaten Mimika dan terganggunya dukungan sosial PT.Freeport Indonesia bagi masyarakat sekitar pertambangan PT.FI, maka diharapkan kepada Bupati Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika untuk segera mencabut surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia tentang penghentian sementara operasi pertambangan PT. Freeport Indonesia,” tulis Lemasa dalam rilis yang diterima media, Jumat, (29/5).

Areal operasi tambang bawah tanah yang tidak boleh ditinggalkan, tetapi harus terus menerus dirawat untuk mencegah hal- hal yang tidak diinginkan bersama.
Areal operasi tambang bawah tanah yang tidak boleh ditinggalkan, tetapi harus terus menerus dirawat untuk mencegah hal- hal yang tidak diinginkan bersama.

Lemasa juga meminta pemerintah daerah Kabupaten Mimika wajib melakukan protokol pencegahan Covid-19 sesuai kebijakan pemerintah dengan menghindari tindakan represif (tindak pidana dan pelanggaran HAM).

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berkewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat sebagai perwujudan pasal 7, 8 Undang-undang RI Nomor : 06 Tahun 2018 tentang : Karantina Kesehatan.

Baca Juga:  Satgas Raider 300 Gelar Pemeriksaan Kendaraan Pelintas Batas

Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua memberikan kebijakan kepada umat beragama di Provinsi Papua untuk menunaikan ibadah secara bersekutu dalam rumah Tuhan dengan melaksanakan protokol pencegahan Covid-19, demi membangun iman umat manusia dalam menghadapi cobaan ini.

Sementara untuk PTFI, Lemasa meminta agar membangun rumah sakit darurat untuk penanganan pasien covid-19 demi pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di area pertambangan Freeport.

PT Freeport diharapkan menyiapkan bahan makanan (Sembako) untuk masyarakat 7 suku kekerabatan di kabupaten Mimika selama Covid-19.

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan masa pandemi Covid-19 yang diberikan Pemerintah antara lain, menjaga jarak fisik dan mencuci tangan sesering mungkin, para  karyawan PTFI terus bekerja secara bergantian agar tambang bawah tanah tidak terganggu sekaligus agar roda perekonomian Negara Indonesia tetap berputar sebagaimana mestinya.
Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan masa pandemi Covid-19 yang diberikan Pemerintah antara lain, menjaga jarak fisik dan mencuci tangan sesering mungkin, para karyawan PTFI terus bekerja secara bergantian agar tambang bawah tanah tidak terganggu sekaligus agar roda perekonomian Negara Indonesia tetap berputar sebagaimana mestinya.

Kepada masyarakat, Lemasa mengajak untuk kembali ke lahan, mengelola lahan tidur dan lahan pertanian baru untuk kebutuhan pangan keluarga dalam masa pandemic Covid-19.

“Di samping menyediakan sembako bagi masyarakat, pemerintah daerah kabupaten Mimika, PT.FI melalui yayasan pengembangan masyarakat Amungme-Kamoro (YPMAK).Menyediakan peralatan pertanian, bibit dan pupuk bagi masyarakat petani khusus Papua dalam menunjang usaha pertanian masyarakat,” tulis Lemasa.

Untuk diketahui, permintaan masyarakat agar pemeritah tidak menutup operasi tambang Freeport juga datang dari Lembaga masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) pada 14 Mei lalu.

Baca Juga:  Panglima TNI : Perwira Tenaga Kesehatan Ujung Tombak TNI Bidang Medis

Ketua Lemasko Gergorius Okoare mengatakan, apabila PTFI ditutup, maka akan berdampak besar bagi ekonomi masyarakat, khusus di Mimika. Di samping itu, Pemkab Mimika maupun Pemprov Papua harus memperhatikan nasib ribuan karyawan dan keluarganya apabila PTFI ditutup, walau sementara.

“Kalau Freeport ditutup, apakah pemerintah daerah dan provinsi sudah menyiapkan anggaran yang besar untuk memperhatikan para ribuan karyawan yang turun dan tidak bekerja?” kata Gergorius, dalam keterangan pers di Timika, Kamis (14/5/2020), sebagaimana dilansir kompas.com (14/5)

Diberitakan sejumlah media, Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada tanggal 8 Mei 2020, mengusulkan agar aktivitas PT Freeport Indonesia di Distrik Tembapura ditutup sementara waktu untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona di wilayah pertambangan tersebut. Saat itu Bupati mengatakan akan menyurati dan meminta arahan terlebih dahulu dari Presiden Joko Widodo, mengingat Freeport merupakan obyek vital nasional.

Facebook Comments

Berita Terkait:

error: Content is protected !!