loading...

Berkehendak Baik Jadi Pedoman Awal  Penyelesaian Kasus Nduga

Oleh : Peter Tukan*

ET IN TERRA  Pax Hominibus Bone Voluntatis – Dan Damai di Bumi bagi Orang-orang yang Berkehendak Baik”.  Orang yang berkehendak baik memiliki kedamaian di dalam dirinya.

Kelihatannya, kita masih harus menempuh perjalanan panjang dan berlika-liku untuk  menyelesaikan tragedi kemanusiaan kronis di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Benang-benang perdamaian yang sudah lama terkoyak itu,  harus dapat segera ditenun ulang atau dijahit kembali  oleh semua orang  yang mencintai perdamaian dan  yang berkehendak baik untuk kesejahteraan   rakyat  (bonum commune).

Apabila kita semua sepakat bahwa “Salus Populi Suprema Lex” (Kesejahteraan Rakyat adalah Hukum Tertinggi) maka Kehendak Baik harus menjadi “pedoman awal ”  dalam  seluruh proses  perjalanan penyelesaian masalah kemanusiaan yang kronis ini.

Pada Jumat (11/9), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nduga menyerahkan kepada DPR Papua (DPRP) laporan  tertulis dugaan pelanggaran  Hak Asasi Manusia (HAM), masalah pengungsian  dan operasi militer yang terjadi  selama dua tahun (2018-2020) di wilayah itu.

Berkas laporan itu diserahkan Ketua DPRD Kabupaten Nduga, Ikabus Gwijangge didampingi Wakil Ketua  I DPRD Nduga, Alimi Gwijangge dan anggota wakil rakyat lainnya. Di DPRP, laporan tersebut diterima Ketua  I DPRP, Yunus Wonda dan Wakil Ketua II, Eduard Kaize. Laporan yang sama dikirim juga kepada  Majelis Rakyat Papua (MRP), Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, Komnas HAM Perwakilan Majelis Papua dan mungkin juga  kepada  pihak-pihak lainnya.

Ketua DPRD Nduga, Ikabus  Gwijangge mengatakan, pengungsi masyarakat Nduga masih ada sampai hari ini mulai dari tahun 2018 hingga  2020. Berkas laporan itu tidak hanya membeberkan  soal pengungsi tetapi juga   dugaan pelanggaran HAM dan operasi militer di wilayah itu.

“Kalau pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mendengarkan apa yang kami sampaikan, lantas siapa yang akan mendengarkan kami,” tanya Ikabus (Harian Cepos, Sabtu, 12/9 Hal.13).

Sementara itu, Wakil Ketua  I DPRD Nduga, Alimi Gwijangge meminta agar pasukan militer – non organik yang saat ini beroperasi  di Kabupaten Nduga, ditarik keluar dari wilayah konflik  itu.

“Kami meminta Presiden RI untuk menarik kembali pasukan non-organik yang ada di Kabupaten Nduga,” kata Alimi.

Alimi juga berharap, Komnas HAM Papua dan Polda Papua, segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait dua orang warga sipil yang belum lama ini  ditembak militer di ibukota Kabupaten Nduga.

Penyerahan laporan dari pihak DPRD Kabupaten Nduga kepada DPRP, Komnas HAM, Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih dan lembaga-lembaga lainnya itu, patut kita hargai dan pada tempatnyalah kita mengacungkan jempol – tanda pujian yang wajar  lantaran tindakan menyerahkan  laporan tersebut merupakan bukti nyata adanya “Kehendak Baik”  para wakil rakyat itu untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Nduga. Mereka sangat menyadari bahwa kedamaian hidup dan kesejahteraan bersama merupakan hukum tertinggi dalam hidup bersama di muka bumi ini.

Kehendak Baik saja belum cukup

Kehendak baik adalah awal yang baik namun kehendak baik saja,  belumlah cukup! Begitu pula, dengan hanya menyerahkan laporan berbagai dugaan pelanggaran HAM dan   kekerasan bersenjata dan kekerasan lainnya  pun  belumlah cukup untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan ini sementara kita tahu bersama bahwa  kelompok yang paling  menderita akibat tragedi ini  adalah rakyat kecil tidak berdosa,  terutama  anak-anak, kaum perempuan, orang sakit dan mereka yang sudah uzur.  –  “Gajah berjuang sama gajah, pelantuk mati di tengah-tengah”.  Begitu pula,  tragedi kekerasan ini, cepat atau lambat  akan menghancurkan  kita semua tanpa kecuali. ”Kalah jadi abu, menang jadi arang”.

Sama seperti para wakil rakyat di DPRD Nduga, telah banyak pihak, baik di Papua, maupun di wilayah lain di luar Papua bahkan sampai Luar Negeri menginginkan hal yang sama yaitu semoga badai ini cepat berlalu –  tragedi kemanusiaan ini  kiranya cepat berakhir  melalui  langkah-langkah nyata  penyelesaian dugaan pelanggaran HAM, melakukan olah TKP oleh polisi, penarikan aparat keamanan non-organik dari wilayah Nduga, serta  pengembalian pengungsi ke rumahnya masing-masing seperti sebelum terjadi tragedi kemanusiaan ini.

Jika kita  mencermati  secara teliti,  ternyata berbagai usul-saran yang disampaikan kalangan DPRD Nduga  dalam laporannya itu, bukanlah merupakan  sebuah laporan  yang samasekali baru,  malahan  permintaan seperti itu pun  telah berulang kali disuarakan oleh banyak pihak, bukan hanya DPRD Nduga.

Pihak keamanan sendiri (baik TNI maupun Polri)  serta pihak-pihak lainnya di mana saja mereka berada, sebenarnya telah pula mengetahui usul-saran tersebut agar segera  tercipta rasa aman, tenteram dan sejahtera bagi rakyat  di Kabupaten Nduga. Namun, kesannya adalah semua  usul-saran tersebut berlalu begitu saja  bagaikan hembusan angin silih berganti. Dari waktu ke waktu, persoalan kemanusiaan di Nduga  belum tuntas diselesaikan. Terkesan, “berjalan di tempat” atau malahan semakin tidak jelas arah rimbanya.

Nah, pada titik inilah kita semua harus berhenti sejenak! Duduk dengan tenang dan dengan Hati yang jernih  merenungkan pertanyaan cerdas ini: ”Mengapa sampai sekarang  persoalan   kemanusiaan ini  belum juga terselesaikan? Dari  titik pijak mana kita memulai (titik berangkat) untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan yang kronis ini?

Baca Juga:  LOPA; "Berapa sewanya Otomu?"

Fakta membuktikan bahwa telah banyak pihak ingin mengakhiri  semuanya itu dengan tindakan nyata,  antara lain   melakukan olah TKP, menarik pasukan non-organik, mengembalikan pengungsi ke kampung halamannya masing-masing, menegakkan HAM dan sebagainya.

Namun,  pihak lain seperti aparat keamanan sendiri belum ingin melakukan penarikan pasukan non-organik dari wilayah Nduga. Mengapa?   Mungkin, alasannya, adalah keberadaan pasukan TNI non-organik di Nduga;  permasalahan pengungsian dan berbagai dugaan tindakan kekerasan serta dugaan pelanggaran HAM  itu, bukanlah “pemicu” atau penyebab awal permasalahan  kemanusiaan di Nduga.

Mereka melihat bahwa masalah pengungsian dan berbagai masalah lainnya itu,   sebenarnya merupakan akibat  lanjut  atau dampak lanjutan dari tindakan kekerasan sebelumnya – yang sudah lebih dahulu terjadi.

Oleh karena itu mereka menginginkan agar penyelesaian tragedi kemanusiaan Nduga seharusnya  dimulai dari  menelusuri cikal-bakal, atau riwayat awal terjadinya tragedi kekerasan tersebut. Cikal bakal ini harus dituntaskan lebih dahulu, barulah disusul  penarikan pasukan non-organik secara bertahap; pemulangan pengungsi  ke kampung halaman masing-masing dan penyelesaian persoalan lainnya yang sudah disebutkan di atas.

Ketika pihak-pihak tertentu meminta agar tragedi pengungsian, kasus-kasus kekerasan dan dampak dari semuanya itu segera diselesaikan, ternyata pihak aparat keamanan tidak bergeming, mereka terlihat konsisten (kekeh)  menginginkan agar kasus kekerasan di  Nduga itu harus  diselesaikan mulai dari cikal-bakal  atau sejarah awal  terjadinya kekerasan  itu sendiri.

Pihak keamanan TNI dan aparat penegak hukum Polisi ingin  agar semua pihak  kembali kepada “pemicu awal” terjadinya kasus ini. Bagi aparat keamanan, yang menjadi “pemicu awal” itu adalah  kekerasan yang menimpa  para pekerja proyek PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek   jalan raya di wilayah Nduga.  Polisi dan Tentara sepertinya ingin menyelesaikan dulu “pemicu awal” itu  antara lain meminta pertanggungjawaban  para pelaku kekerasan  yang menewaskan 31 pekerja bangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi.

Kesan kuat adalah, selama pemicu awal kekerasan di Nduga itu belum diselesaikan secara hukum positif yang berlaku maka selama itu pula kasus pengungsian sulit terselesaikan, begitu pula  keinginan dan usulan penarikan pasukan TNI non-organik  keluar dari Nduga pun masih sulit terpenuhi.

Peristiwa berdarah terjadi di Nduga, Papua, pada hari Minggu (2/12/2018). Sebanyak 31 pekerja bangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, tewas diduga diberondong oleh Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB).  Tiga puluh satu  pekerja dari perusahaan PT Istaka Karya, tewas. Jenazah para korban hingga saat ini belum dapat dievakuasi karena sulitnya medan,” tulis Kompas.Com (Senin,3/11 2018).

Pada lain pihak, akibat dari semuanya ini adalah terjadi kekerasan beruntun di Nduga, rakyat Nduga terus berada di pengungsian, terganggunya proses belajar-mengajar di sekolah, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tidak terpenuh,  ketidaklancaran jalannya pembangunan wilayah Nduga,  serta kesulitan warga setempat  mendapatkan pelayanan kesehatan dan kebutuhan hidup sehati-hari.

Pertanyaan penting adalah: dari mana kita harus memulai? Apakah terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban pelaku tindakan kekerasan terhadap pekerja proyek jalan raya PT Istaka Karya, ataukah dilakukan dulu penarikan pasukan TNI non-organik dan pengembalian pengungsi ke rumah dan kampung halaman mereka masing-masing?

Realitas membuktikan bahwa selama ini, kita sepertinya “berjalan di tempat” – kita hanya berkutat dengan dua pertanyaan penting ini tanpa ada kemajuan berarti,  sementara itu, rakyat kecil-tak berdosa terus menderita dari hari ke hari tanpa suatu “hari esok yang ceriah-penuh harapan”!

Sungguh benar kata banyak orang, menuntaskan kasus kemanusiaan Nduga, tidak semudah “membalikkan telapak tangan” dan bukanlah “tiba hari – tiba akal” atau bukan pula  “malam hari bermimpi indah – bangun pagi semua mimpi indah itu sudah ada di depan mata”.

Titik Temu: Bertemu, Berdiskusi  dan Berdialog

Pertanyaan-pertanyaan yang sulit terjawab di atas harus dicari jawabannya yang tepat, cepat dan tuntas! Kita harus dapat segera mencari titik temunya.Titik temu itu adalah: dengan bermodalkan “Kehendak Baik” semua kelompok atau institusi  yang berkepentingan dengan kasus Nduga itu bertemu dalam suasana persaudaraan sejati, berdialog dari Hati ke Hati! Pada titik ini,  dituntut sikap demokratis,  kebesaran jiwa – berlapang dada untuk berbicara, berdialog, berdiskusi dari Hati ke Hati! Tanpa sikap demokratis dari semua pihak, maka tragedi kemanusiaan Nduga akan sangat sulit terselesaikan.

Tentang sikap demokratis itu sendiri, Dr.Ignas Kleden menulis: ”Sikap demokratis adalah hal yang semakin dibutuhkan pada masa sekarang, bukan saja sebagai suatu sikap politik, tetapi terlebih-lebih sebagai suatu sikap budaya.  Persyaratan minimum untuk berkembangnya sikap demokratis antara lain, menolak semua bentuk penyelesaian konflik dan masalah dengan menggunakan kekerasan atau pun dengan pemaksaan kehendak. Yang dianjurkan ialah penyelesaian melalui diskusi, persuasi dan negosiasi” ( Dr Ignas Kleden dalam “Pergeseran Nilai-Nilai Dalam Era Globalisasi dan Sikap Kita Terhadapnya, Pacet-Sindanglaya, 23 Februari 1999).

Baca Juga:  Rahayu di Gedung Voli

Dari pendapat Dr Ignas Kleden di atas, kita lantas kembali kepada kasus Nduga, bahwa tragedi kemanusiaan yang kronis  ini dapat berangsur-angsur berakhir dan kesejahteraan rakyat yang telah terkoyak itu dapat dipulihkan kembali apabila ada kesediaan Hati dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk bertemu, berdiskusi dan berdialog dalam suasana persaudaraan sejati dengan pemahaman bersama bahwa tidak ada masalah di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan, kecuali semua manusia di dunia ini sudah punah.

Jangan hanya menulis dan menyerahkan laporan, tetapi harus didudul dengan bertemu, berjumpa secara fisik, jangan ambil jarak yang jauh – rapatkan diri, bergandengan tangan sebagai saudara dan sahabat untuk berjalan menuju satu tujuan bersama yakni : Damai di Tanah Papua!

Terkait kerinduan semua orang akan perdamaian itu, para Uskup Gereja Katolik se-Tanah Papua menulis”

Dalam masyarakat kita, hidup bermacam-macam agama, suku, golongan dan aliran politik, masing-masing dengan visinya mengenai kehidupan. Namun, ada titik temu yang sama: Semua merindukan damai, semua mau hidup dalam damai. Dan semua dipanggil untuk membangun kerukunan serta hubungan yang harmonis dengan semua komponen dalam masyarakat. Kita tahu ada banyak perbedaan di antara kita. Perbedaan-perbedaan itu tidak perlu dijadikan alasan untuk permusuhan dan konflik antarkita. Kita dipanggil untuk membangun sikap dan langkah positif dengan menjalin hubungan persahabatan,”  tulis Para Uskup Gereja Katolik se-Tanah Papua” (Baca: “Dalam Terang Iman Marilah Membangun Papua Yang Damai dan Sejahtera”, Surat Edaran Para Uskup Gereja Katolik di Tanah Papua, Jayapura, 8 Agustus 2018).

Lebih lanjut para Uskup menulis:”Segala bentuk perseteruan, konflik dan perang adalah “tembok-tembok pemisah” yang harus dirubuhkan. Segala senjata perang, pedang, tombak dan panah harus ditempa menjadi mata bajak dan alat pertanian yang menopang damai sejahtera (Lih. Yes 2:4).

Usul Sederhana

Kembali ke Laporan DPRD Kabupaten Nduga tentang tragedi kemanusiaan di Nduga yang diberikan kepada berbagai pihak seperti DPRP, Komnas HAM Perwakilan Papua, Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih pada Jumat (11/9) itu, kita telah mengetahui  bersama bahwa para wakil rakyat Nduga  telah memiliki “Niat Baik” untuk menuntaskan permasalahan yang kronis tersebut dan hal ini patut mendapat dukungan dari semua pihak.

Namun, agar niat baik tersebut ke depannya lebih lengkap dan sempurnah lagi, maka dengan rendah hati – penulis  memohon ijin untuk memberikan beberapa usul-saran yang sangat sederhana  yang mungkin saja bermanfaat untuk kita semua.

Penulis sendiri belum langsung membaca dokumen laporan tersebut namun,  beberapa usulan ini dapat dipertimbangkan:

  1. DPRD Kabupaten Nduga telah terbukti memiliki niat baik untuk menuntaskan tragedi kemanusiaan Nduga dengan membuat dan menyerahkan laporan tentang permasalahan di daerahnya, namun kiranya laporan itu dilengkapi lagi dengan penyampaian langkah-langkah nyata apa yang sudah dan sedang mereka lakukan sebagai wakil rakyat bersama pemerintah dan seluruh rakyat di Nduga,  agar  permasalahan pengungsian segera berakhir, semua tindakan kekerasan pun secepatnya disudahi dan dengan demikian roda perekonomian, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur di wilayah ini dapat berputar kembali secara normal dan lebih lancar lagi  seperti sedia kala.
  2. Kadang terjadi, ketika kita memberikan sebuah laporan tentang permasalahan di daerah kelahiran kita atau di tempat kita bertugas, penerima laporan itu akan memberikan pertanyaan sangat sederhana dan sering mengejutkan nurani kita sendiri yakni:”Laporan sudah kami terima dari sahabatku ini namun apa yang sudah sahabat lakukan atau kerjakan agar permasalahan dalam laporan ini segera pula berakhir?
  3. Melaporkan saja, belum cukup! Laporan itu menjadi lebih sempurnah jika disampaikan juga tindakan apa yang sudah dilakukan, kendala dan tantangan serta kesulitan apa yang dihadapi, bagaimana cara mengatasi kendala itu, keberhasilan dan kegagalan apa yang diperoleh dari tindakan nyata itu, serta apa yang harus dibantu dari pihak lain? Hal ini penting dilakukan sebelum kita melihat sendiri  tindakan atau  langkah nyata  apa yang harus dilakukan oleh orang atau lembaga lain yang kita laporkan itu.

Kesimpulan sementara menjadi jelas yaitu bahwa kita sendiri harus lebih dahulu  “memiliki sesuatu” dan berbuat/bertindak  sesuatu untuk mencapai perdamaian di Nduga.

Tindakan nyata yang sederhana sekalipun demi perdamaian Nduga, sudah merupakan bukti nyata bahwa kita memiliki “Kehendak Baik dan Tulus” untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat kita sendiri.

Camkanlah, seseorang yang hidupnya damai tercermin dari karakternya yang tenang, berpikiran terbuka, tidak mudah mengahakimi,  tidak mengutuk keadaan serta  tidak menyumpahi saudara-saudara dan sahabat kita sendiri!

Et In Terra Pax Hominibus Bone Voluntatis!

  • Peter Tukan: mantan wartawan

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Berita Terkait:

error: Content is protected !!